Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
	Lambang
	Petahana; Tito Karnavian; sejak 23 Oktober 2019
	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Ditunjuk oleh	Presiden Indonesia
Pejabat perdana	R.A.A. Wiranatakoesoema V
Dibentuk	19 Agustus 1945; 79 tahun lalu

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia adalah kepala yang memimpin Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Menteri Dalam Negeri

No	Nama^[1]		Kabinet	Dari	Sampai	Ket.
1	Wiranatakoesoema V (1888–1965)	Independen	Presidentil	19 Agustus 1945	14 November 1945
2	Sutan Sjahrir (1909–1966)	Sosialis	Sjahrir I	14 November 1945	28 Februari 1946	^[A]
3	Sudarsono (1911–1976)	Sosialis	Sjahrir II	12 Maret 1946	2 Oktober 1946
4	Mohammad Roem (1908–1983)	Masyumi	Sjahrir III	2 Oktober 1946	26 Juni 1947
5	Wondoamiseno (1891–1952)	PSII	Amir Syarifuddin I	3 Juli 1947	11 November 1947
(4)	Mohammad Roem (1898–1974)	Masyumi	Amir Syarifuddin II	11 November 1947	23 Januari 1948
6	Soekiman Wirjosandjojo (1898–1974)	Masyumi	Hatta I	29 Januari 1948	4 Agustus 1948
—	Teuku Muhammad Hasan (1906–1997)	Independen	Darurat	19 Desember 1948	31 Maret 1949
—	Soekiman Wirjosandjojo (1898–1974)	Masyumi	Darurat	31 Maret 1949	13 Juli 1949
7	Wongsonegoro (1897–1978)	PIR	Hatta II	4 Agustus 1949	20 Desember 1949
—	Anak Agung Gede Agung (1921–1999)	Independen	RIS	20 Desember 1949	6 September 1950
8	Soesanto Tirtoprodjo (1900–1969)	PNI	Susanto	20 Desember 1949	21 Januari 1950	^[B]
8	Soesanto Tirtoprodjo (1900–1969)	PNI	Halim	21 Januari 1950	6 September 1950
9	Assaat (1904–1976)	Independen	Natsir	6 September 1950	3 April 1951
10	Iskaq Tjokroadisurjo (1896–1984)	PNI	Sukiman Suwirjo	27 April 1951	3 April 1952
(4)	Mohammad Roem (1908–1983)	Masyumi	Wilopo	3 April 1952	30 Juli 1953
11	Hazairin (1906–1975)	PIR	Ali Sastroamidjojo I	30 Juli 1953	23 Oktober 1954	^[a]
—	Zainul Arifin Pohan (ad-interim) (1909–1963)	NU		23 Oktober 1954	19 November 1954	^[b]
12	R. Sunarjo (1908–1996)	NU		19 November 1954	24 Juli 1955	^[c]
12	R. Sunarjo (1908–1996)	NU	Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	19 Januari 1956
—	Soeroso (ad-interim) (1893–1981)	Parindra	Burhanuddin Harahap	19 Januari 1956	24 Maret 1956
(12)	R. Sunarjo (1908–1996)	NU	Ali Sastroamidjojo II	24 Maret 1956	14 Maret 1957
13	Sanusi Hardjadinata (1914–1995)	PNI	Karya	9 April 1957	10 Juli 1959
14	Ipik Gandamana (1906–1972)	Independen	Kerja I	10 Juli 1959	18 Februari 1960
			Kerja II	18 Februari 1960	6 Maret 1962
			Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963
			Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964
15	Soemarno Sosroatmodjo (1911–1991)	ABRI	Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966	^[C]
15	Soemarno Sosroatmodjo (1911–1991)	ABRI	Dwikora II	22 Februari 1966	18 Maret 1966	^[D]
16	Basuki Rahmat (1921–1969)	ABRI	Dwikora II	18 Maret 1966	28 Maret 1966
			Dwikora III	28 Maret 1966	25 Juli 1966	^[E]
			Ampera I	28 Juli 1966	14 Oktober 1967
			Ampera II	14 Oktober 1967	10 Juni 1968
			Pembangunan I	10 Juni 1968	8 Januari 1969
17	Amirmachmud (1923–1995)	ABRI	Pembangunan I	28 Januari 1969	23 Maret 1973
		ABRI	Pembangunan II	28 Maret 1973	23 Maret 1978
		Golkar	Pembangunan III	29 Maret 1978	1 Oktober 1982
–	Soedharmono (1927–2006)	Golkar	Pembangunan III	1 Oktober 1982	11 Maret 1983
18	Soepardjo Rustam (1926–1993)	Golkar	Pembangunan IV	19 Maret 1983	11 Maret 1988
19	Rudini (1929–2006)	Golkar	Pembangunan V	21 Maret 1988	11 Maret 1993
20	Yogie Suardi Memet (1929–2007)	Golkar	Pembangunan VI	17 Maret 1993	11 Maret 1998
21	R. Hartono (l. 1941)	Golkar	Pembangunan VII	14 Maret 1998	21 Mei 1998
22	Syarwan Hamid (1943–2021)	Golkar	Reformasi Pembangunan	23 Mei 1998	27 September 1999
—	Jenderal TNI Feisal Tanjung (ad-interim) (1939–2013)	Golkar	Reformasi Pembangunan	1 Oktober 1999	20 Oktober 1999
23	Soerjadi Soedirdja (1938–2021)	Independen	Persatuan Nasional	29 Oktober 1999	23 Juli 2001	^[F]
24	Hari Sabarno (1944–2019)	TNI	Gotong Royong	10 Agustus 2001	20 Oktober 2004	^[G]
25	Mohammad Ma'ruf (1942–2017)	Independen	Indonesia Bersatu	21 Oktober 2004	2 Maret 2007
—	Widodo Adi Sutjipto (ad-interim) (l. 1944)	Independen		2 Maret 2007	29 Agustus 2007
26	Mardiyanto (l. 1947)	PDIP		29 Agustus 2007	20 Oktober 2009
27	Gamawan Fauzi (l. 1957)	Independen	Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	20 Oktober 2014
28	Tjahjo Kumolo (1957–2022)	PDIP	Kerja	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019
29	Tito Karnavian (l. 1964)	Independen	Indonesia Maju	23 Oktober 2019	20 Oktober 2024
29	Tito Karnavian (l. 1964)	Independen	Merah Putih	21 Oktober 2024	petahana

Catatan

Semua menteri yang menjabat di pemerintahan pada periode Kabinet Pembangunan III sampai dengan Kabinet Pembangunan VII adalah Anggota Dewan Pembina Golkar, termasuk Panglima ABRI dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan^[2]

Keterangan 1

^ Merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri
^ Merangkap sebagai Pejabat Sementara Perdana Menteri
^ Berada di bawah Menteri Koordinator Kompartimen Hukum & Dalam Negeri
^ Merangkap sebagai Gubernur DKI Jakarta
^ Berada di bawah Wakil Perdana Menteri Urusan Sosial dan Politik
^ Berganti nama pada 23 Agustus 2000 menjadi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
^ Kembali menjadi Menteri Dalam Negeri

Keterangan 2

^ Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Hazairin meletakkan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri
^ Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Zainul Arifin di samping menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri merangkap jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri
^ Terhitung mulai tanggal 19 November 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 227 tahun 1954 tertanggal 18 November 1954, R. Sunarjo diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri dan sehubungan dengan hal tersebut, Zainul Arifin dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri ad-interim

Mantan Menteri Dalam Negeri yang masih hidup

Hingga 2024, mantan Menteri Dalam Negeri yang masih hidup, yakni:

Raden Hartono
(1998)
(umur 83)
Mardiyanto
(2007–2009)
(umur 77)
Gamawan Fauzi
(2009–2014)
(umur 67)

Referensi

^ "Mantan Menteri Dalam Negeri". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 15 Maret 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-02-12. Diakses tanggal 22 November 2019.
^ Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI [Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia] (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm. 54. Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.

Lihat pula

[2] Merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri

[3] Merangkap sebagai Pejabat Sementara Perdana Menteri

[7] Berada di bawah Menteri Koordinator Kompartimen Hukum & Dalam Negeri

[8] Merangkap sebagai Gubernur DKI Jakarta

[9] Berada di bawah Wakil Perdana Menteri Urusan Sosial dan Politik

[10] Berganti nama pada 23 Agustus 2000 menjadi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

[11] Kembali menjadi Menteri Dalam Negeri

[4] Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Hazairin meletakkan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri

[5] Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Zainul Arifin di samping menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri merangkap jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri

[6] Terhitung mulai tanggal 19 November 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 227 tahun 1954 tertanggal 18 November 1954, R. Sunarjo diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri dan sehubungan dengan hal tersebut, Zainul Arifin dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri ad-interim

[Mantan_Menteri-1] "Mantan Menteri Dalam Negeri". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 15 Maret 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-02-12. Diakses tanggal 22 November 2019.

[12] Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI [Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia] (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm. 54. Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.

[1]

[A]

[B]

[a]

[b]

[c]

[C]

[D]

[E]

[F]

[G]

[2]

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Lambang
Petahana Tito Karnavian sejak 23 Oktober 2019
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Ditunjuk oleh	Presiden Indonesia
Pejabat perdana	R.A.A. Wiranatakoesoema V
Dibentuk	19 Agustus 1945; 79 tahun lalu (1945-08-19)