Monarki Saint Vincent dan Grenadine
Templat:Politik Saint Vincent and the Grenadines Monarki Saint Vincent and the Grenadines adalah sebuah sistem pemerintahan konstitusional dimana penguasa monarki warisan adalah penguasa berdaulat Saint Vincent and the Grenadines,[2] membentuk inti demokrasi parlementer bergaya Westminster di negara tersebut, Mahkota merupakan pendiri cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial dari pemerintah Vincentian.
| Raja Saint Vincent and the Grenadines | |
|---|---|
 | |
| Sedang berkuasa | |
 | |
| Charles III sejak 8 September 2022 | |
| Perincian | |
| Pewaris | William, Pangeran Wales |
| Penguasa pertama | Elizabeth II |
| Pembentukan | 27 Oktober 1979[1] |
Monarki berasal dari mahkota Britania dan Prancis, yang telah terlibat sepanjang abad untuk menjadi lembaga Vincentian khas yang diwakili oleh simbol-simbol unik.[2][3] Monarki Vincentian – sejak 27 Oktober 1979, Ratu Elizabeth II – saat ini berbagi kesetaraan dengan lima belas negara lainnya pada Persekamuran Bangsa-Bangsa, yang semuanya independen dan setiap monarkinya berbeda secara hukum. Untuk Saint Vincent and the Grenadines, penguasa monarki secara resmi digelari Ratu Vincent and the Grenadines, dan ia, permaisurinya, dan anggota Keluarga Kerajaan lainnya memegang berbagai fungsi pribadi dan publik di negara tersebut. Namun, Ratu merupakan satu-satunya anggota Keluarga Kerajaan dengan peran konstitusional. Dengan beberapa kekuasaan ia pegang sendiri, karena ia biasanya tinggal di Britania Raya, sebagain besar tugas konstitusional dan seremonial kerajaan di Saint Vincent and the Grenadines dipegang oleh perwakilan Ratu, Gubernur-Jenderal.[3][4]
Debat
suntingTerdapat perdebatan kecil tentang monarki Saint Vincent and the Grenadines sebelum Perdana Menteri Ralph Gonsalves dilantik pada 2002, tahun Jubilee Emas Ratu Elizabeth, sebuah gerakan republikan menentang apa yang ia anggap "sisa-sisa kolonialisme", yang berujung pada referendum konstitusional pada 2009, beberapa hari sebelum Ratu datang ke Caribbean untuk Pertemuan Kepala Negara Persemakmuran. Disamping kampanye kuat dari Menteri-Menteri Mahkota, referendum tersebut hanya meraih 43.13% suara yang mendukung gagasan tersebut, yang tidak memenuhi kelayakan dua per tiga suara.[5]
Lihat pula
suntingReferensi
sunting- ^ Elizabeth II (26 July 1979), Constitution of Saint Vincent and the Grenadines (PDF), Preamble.1.1, Kingstown: Queen's Printer, diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-09-24, diakses tanggal 26 August 2014
- ^ a b Royal Household. "The Queen and the Commonwealth > Queen and St Vincent and the Grenadines". Queen's Printer. Diakses tanggal 27 November 2009.
- ^ a b Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaBuckRole - ^ Cabinet of Saint Vincent and the Grenadines. "Government > Governor General". Queen's Printer. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 November 2009. Diakses tanggal 27 November 2009.
- ^ Trotman, Jeff (26 November 2009). "Rejected: Vincentians vote against new constitution". Caribbean News Agency. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-01-13. Diakses tanggal 27 November 2009.